Politik

Polsek Cibarusah Lakukan Pengamanan Reses Anggota Dewan Provinsi Jabar H Jejen Sayuti

AKTUALINDONESIA.com, (BEKASI)- Kepolisian Sektor (Polsek) Cibarusah melakukan pengamanan kegiatan Reses anggota fraksi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) DPR Provinsi, H. Jejen Sayuti, di halaman kediaman Amil Mista yang beralamat di Kp. Limo Rt 004/ Rw 003, Desa Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (03/12/2019) sore tadi sekitar pukul 16.20 WIB.

Kegiatan yang di hadiri oleh Anggota DPR Komisi II Provinsi Jabar dari fraksi PDIP H. Jejen Sayuti, SE, Kapolsek Cibarusah AKP Sukarman,SH, Kades Cibarusah Jaya Abu Bakar serta para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Desa Cibarusah Jaya.

Dalam sambutannya, Kapolsek Cibarusah AKP Sukarman menjelaskan bahwa acara yang diisi dengan tanya jawab antara audiens dengan H jejen Sayuti yang berkaitan harapan warga Cibarusah Jaya antara lain, masalah peningkatan bantuan pompa air satelit sebagai antisipasi kekeringan, bantuan bibit tanaman, bantuan sarana komunikasi karang taruna (HT) dan bantuan permodalan serta pariwisata.

“Acara diisi dengan audensi antara masyarakat Desa Cibarusah Jaya dengan H Jejen Sayuti, dengan membahas masalah peningkatan bantuan pompa air satelit sebagai antisipasi kekeringan, bantuan bibit tanaman, bantuan sarana komunikasi karang taruna (HT) dan bantuan permodalan serta pariwisata,”kata AKP Sukarman.

AKP Sukarman berharap bahwa H Jejen Sayuti untuk bisa menerima keluh kesah bahkan aspirasi dari warga masyarakat pada daerah pemilihannya.

“Warga jangan ragu untuk menyampaikan segala unek-unek bapak ibu semuanya. Silahkan jangan ragu dalam kesempatan acara ini silahkan sampaikan. Karena segala macam bentuk pembangunan di Bekasi ini semua berasal dari uang rakyat dan dalam aspirasinya di sampaikan secara terbuka serta jaminan keterbukaan dan rasa aman,”ujar Kapolsek.

AKP Sukarman menegaskan bahwa pihak Kepolisian hadir dalam memberikan rasa aman dalam kegiatan reses tersebut. “Hadirnya kami untuk memberi rasa aman dalam acara ini. Kami juga sudah menerjunkan 4 personil kami yang dipimpin langsung Waka Polsek Cibarusah,”ungkapnya.

Reporter : Kasi Humas Polsek Cibarusah
Editor : A.riri

Kapolsek Cikarang Pusat Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi

AKTUALINDONESIA.com, (BEKASI)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 sebesar Rp 6.354.727.439.731. Angka tersebut menurun dibanding APBD Perubahan 2019 yakni 6.395.965.719.248.

Penetapan tersebut dilakukan di ruang sidang Paripurna DPRD Kab. Bekasi, dan dihadiri oleh Bupati Bekasi H. Eka Supriyatmaja, SH, Sekda Kab. Bekasi H. Uju, Asda II H. Suhub, Kadisdik Carwinda, Kadis Bapenda Herman Hanafi, mewakili Kapolrestro Bekasi AKP Somantri, SH serta para SKPD Kab. Bekasi.

“Jadi setelah kami tetapkan, ini akan diajukan ke provinsi untuk dikoreksi. Setelah itu disetujui,” ucap Ketua DPRD Aria Dwi Nugraha usai paripurna penetapan Raperda APBD 2020 di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Jumat (29/11) petang.

Pembahasan APBD 2020 awalnya sempat terhambat lantaran terkendala proses peralihan dewan. Kendati demikian, setelah melalui pembahasan pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), draf keuangan pun masuk dalam R-APBD.

Beruntung, proses pembahasan rampung sebelum batas akhir penetapan, yakni 30 November 2019 terlewati. Alhasil, Kabupaten Bekasi pun terbebas dari sanksi pemotongan dana dari pusat.

Aria menjelaskan jumlah anggaran yang ditetapkan itu terbagi atas pendapatan sebesar Rp 5.559.749.967.941. Nilai itu terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 2.446.413.378.869, dana perimbangan sebesar Rp 1.832.561.059.000 serta pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 1.280.775.530.072.

“Sedangkan pembelanjaan terhitung mencapai Rp 6.354.727.439.731. Pembelanjaan itu terbagi atas belanja tidak langsung sebesar Rp2.984.302.848.400 dan belanja langsung sebesar Rp 3.370.424.591.331,” tuturnya.

Kemudian untuk menopang kurangnya pendapatan dibanding pembelanjaan, terdapat alokasi pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Penggunan Anggaran (SILPA) yakni sebesar Rp 874.977.471.790.

Sementara itu, Bupati Eka Supria Atmaja mengatakan, focus penggunaan anggaran 2020 masih pada sektor pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan. Khusus untuk pendidikan, akan ada perubahan sistem terutama berkaitan dengan pembangunan ruang kelas beserta fasilitasnya.

Sejauh ini, terdapat kesimpangsiuran anggaran fasilitas pendidikan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Pendidikan memiliki anggaran masing-masing dalam penyediaan fasilitas tersebut.

Dinas PUPR bertugas membangun gedung sekolah, sedangkan Dinas Pendidikan menyediakan meja dan bangku. Namun, pada praktiknya, penganggaran itu kerap tidak sinkron. Bahkan, dalam beberapa kasus terdapat ruang kelas baru yang telah jadi namun tidak memiliki meja dan bangku karena pengadaannya berbeda dinas. Hal itupun terjadi ketika meja dan bangku baru tapi bangunannya belum jadi.

“Ini sudah menjadi persoalan lama yang kunjung ada solusinya. Sekarang, saya tegaskan, ini dalam APBD 2020 ada perubahan yang signifikan. Maka, proses pembangunan akan fokus bersamaan dengan fasilitas penunjang lainnya. Pendidikan, bersama kesehatan, ketenagakerjaan masih menjadi fokus di 2020,” paparnya.

Kapolsek Cikarang Pusat, AKP Somantri yang mewakili Kapolres Metro Bekasi menambahkan bahwa pihaknya selain menghadiri untuk melakukan pengamanan, juga akan mendukung setiap aturan dan kebijakan yang diambil pemerintah daerah.

“Dengan hadir memberi pengamanan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi, pihak Kepolisian juga akan mendukung setiap aturan dan kebijakan yang diambil pemerintah daerah,”pungkasnya.

Reporter : Kasi Humas Polsek Cikpus
Editor : A.riri

Kapolsek Cikarang Pusat Turun Langsung Dalam Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa di Pemkab Bekasi

AKTUALINDONESIA.com, (BEKASI)-Kapolsek Cikarang Pusat, AKP Somantri, SH turun langsung dalam pengamanan aksi unjuk rasa yang digelar perwakilan Mahasiswa dari perguruan tinggi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), pada hari Senin (25/11/2019) siang tadi sekitar pukul 12.30 WIB.

Delapan perwakilan mahasiswa berkumpul di gerbang utama komplek Pemda Kabupaten Bekasi untuk menyampaikan pernyataan sikap dengan 2 poin tuntutan.

Kapolsek Cikarang Pusat, AKP Somantri mengatakan bahwa dalam aksi unjuk rasa tersebut, perwakilan mahasiswa menuntut agar Bupati mencabut Perda Lahan Abadi yang dibekukan.

Selain itu, ke delapan perwakilan mahasiswa menuntut agar DPRD Kabupaten Bekasi mengesahkan Perda Lahan Abadi.

“Aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut ditemui langsung oleh Kabag Umum DPRD Kabupaten Bekasi, K Taruna Utama,”kata AKP Somantri kepada Aktualindonesia.com.

AKP Somantri juga menjelaskan bahwa aksi unjuk rasa atau penyampaian pendapat merupakan hal yang legal selama memiliki ijin, selain itu aksi demo juga harus sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

“Aksi demo juga tidak boleh diwarnai dengan tindakan anarkis dan peserta demo boleh menyampaikan pendapat tapi tidak boleh menganggu ketertiban umum,”jelas Kapolsek.

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut Kabag Umum DPRD Kabupaten Bekasi, K Taruna Utama menyampaikan bahwa Perda yang dibekukan belum pasti dihapus.

“Agar teman-teman mahasiswa bisa langsung berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk lebih jelasnya,”katanya.

Menurut K Taruna Utama, pihaknya setuju untuk mencabut Perda Lahan Abadi yang dibekukan, akan tetapi sebelumnya, agar untuk aksi selanjutnya agar berkordinasi dengan dinas terkait.

“Intinya masukan dari teman-teman mahasiswa akan saya sampaikan kepada DPRD agar segera dibahas,”pungkasnya.

Reporter : Kasi Humas Polsek Cikpus
Editor : A.riri

Hadiri Muscab PKS, Wakapolsek Babelan, Ajak Peserta Muscab Jaga Kondusifitas Lingkungan

AKTUALINDONESIA.com, (BEKASI) – Wakapolsek Babelan AKP A. Tri Subagia. SH. menghadiri acara Muscab Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ). ( Musyawarah Cabang). bertempat di balroom RS. Ananda Kebalen Kecamatan Babelan. Minggu (25/11/2019)pagi.

Acara Muscab tersebut dihadiri Ustd. AHMAD SYAIKHU (Ketua DPW PKS Jawa Barat/ Anggota DPR RI). DR. ABDUL JABAR MALID (DPD Provinsi Jawa Barat Dapil IX (Kab. Bekasi). Dra. HJ. ANI RUKMINI, M,I,KOM.(Anggota DPRD Kab. Bekasi). Ustd. M.NUH (Ketua DPD PKS Kab.Bekasi). AKP AGUS TRI S ( Wakapolsek Babelan). H. ALI SODIKIN (Mewakili Camat Babelan).

Dalam sambutannya Wakapolsek Babelan, mengajak kepada seluruh peserta Muscab, agar dapat bekerjasama dalam menjaga stabilitas Kamtibmas dilingkungan.

” Mari bersama Polri kita bergandeng tangan untuk menciptakan situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Bekasi. Khususnya Kecamatan Babelan. yang sudah aman menjadi lebih aman dan kondusif lagi,” pungkas Wakapolsek Babelan.

Reporter : Humas Polsek Babelan ( Anwar. SH ).
Editor : A.riri

Kompak Amankan Pelantikan Presiden di Cikarang Pusat, TNI-Polri Lakukan Pengamanan Terpadu di Pos Pam Patung Gajah Delta Mas

AKTUALINDONESIA.com, (BEKASI)- Kepala Kepolisian Sektor (Polsek) Cikarang Pusat, AKP Somantri, SH menunjukan kepada warga masyarakat Cikarang Pusat bahwa TNI-Polri tetap kompak dengan melakukan pengamanan bersama dengan Danramil Serang Baru, Kapten Laode Mane dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019 / 2024, di Pos Pam Terpadu TL Patung Gajah Delta Mas, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, (19/10/2019) siang tadi sekitar pukul 11.30 WIB.

Dalam kegiatan pos Pam terpadu juga di ikuti anggota Polsek Cikarang Pusat, yakni Kanit Sabhara Ipda Nosim Santoso, Bripka Asrizal dan Brigadir Rio Daryono.

Kapolsek Cikarang Pusat, AKP Somantri, SH mengatakan bahwa TNI-Polri siap melaksanakan pengamanan di wilayah Kabupaten Bekasi, khususnya di Cikarang Pusat menjelang pelantikan presiden-wakil presiden.

“TNI-Polri siap melaksanakan pengamanan di wilayah Kabupaten Bekasi, khususnya di Cikarang Pusat menjelang pelantikan presiden-wakil presiden,”kata AKP Somantri.

AKP Somantri menyebut personil gabungan TNI-Polri di pos Pam ini akan fokus mengamankan wilayah Cikarang Pusat dan perbatasan wilayah hingga akses menuju ke Jakarta.

“Kita tegas apabila ada upaya-upaya dari siapa pun golongan apapun untuk mengagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden maka berhadapan dengan kita, Polri, TNI dan masyarakat,” ujar Kapolsek.

AKP Somantri menambahkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih merupakan proses terakhir dalam sebuah demokrasi. Diharapkan semua elemen harus menjaga agar proses demokrasi di negara ini tetap berlanjut.

“Dalam negara demokrasi pro dan kontra adalah hal yang biasa dan dapat dilakukan secara konstitusional. Apabila ada upaya inskonstitusional maka akan berhadapan dengan kita semua yang ada disini,” pungkasnya.(A.riri).

Grand Opening Kompetisi E-SPORT MOBILE LEGEND Di Mako Polres Metro Bekasi, Polsek Cikarang Timur Ikut Mendampingi Peserta Dari SMK BINA MITRA

AKTUALINDONESIA.com, (BEKASI) – Kepolisian Sektor Cikarang Timur Laksanakan Giat Grand Opening Kompetisi E-SPORT MOBILE LEGEND di Mako Polres Metro Bekasi, Senin (14/10/2019) Pagi tadi.

Dalam acara tersebut di sambut antusias oleh Siswa dan Siswi SMA dan SMK Se-Kabupaten Bekasi.

Kepolisian Sektor Cikarang Timur turut serta hadir dalam acara tersebut, Kompol Sumarjan, SH turut berfoto dengan pelajar dan memberikan pesan Kamtibmasnya di sela-sela berfoto ria itu.

Tournament tersebut di khususkan bagi siswa-siswi SMK dan SMA se-Kabupaten Bekasi, bukan hanya memperlombakan E-Sport Mobile Legend saja, tetapi juga ada pentas seni dan lomba Fotografi dengan hadiah serta doorprize bagi para supporter atau pendukung dari masing-masing sekolah.

“Saya turut mendukung penuh acara ini, inilah jadi sumber kedekatan antara polisi dan pelajar dan juga bisa mewadahi hoby atau bakat mereka di bida E-Sport ini dan menghibur mereka,” ujar Kompol Sumarjan.

Adapun peserta dari wilayah hukum Polsek Cikarang Timur mengirimkan SMK BINA MITRA Sebanyak 35 siswa dan sekolah mengirimkan 2 tim yang berjumlah 12 orang yang akan bertanding melawan sekolah-sekolah lainnya yang ada di Kabupaten Bekasi. (Syahrul).

Dukungan Papua dan Papua Barat Bagian NKRI

AKTUALINDONESIA.com, (JAKARTA) – Pemerintah Papua Nugini menegaskan aksi demo masyarakat Papua Nugini yang menyatakan dukungan terhadap referendum bagi Papua dan Papua Barat untuk berpisah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan merupakan sikap pemerintahnya.

“Menteri Luar Negeri Papua Nugini Soroi Marrepo secara langsung menegaskan sikapnya, bahwa pemerintahannya selalu mendukung Papua dan Papua Barat adalah bagian dari NKRI,” kata Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Satya Widya Yudha di Port Moresbby, Papua Nugini seperti dilansir dari Antara.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, justru Soroi berharap eskalasi politik yang terjadi di tanah Papua tidak akan membesar serta terselesaikan secara damai dan bijaksana oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Itu clear, disampaikan langsung kepada kami delegasi DPR RI,” tuturnya.

Selain membicarakan isu gejolak Papua, delegasi Komisi I DPR RI juga menyinggung peningkatan kerja sama bilateral pemerintahan dan parlemen antara kedua negara. Menurutnya, hubungan baik yang sudah terjalin selama ini di bidang ekonomi dan budaya harus terus ditingkatkan.

“Termasuk hubungan parlemen kedua negara. Salah satunya, perlu diwujudkan adanya penerbangan langsung dari Indonesia ke Papua Nugini,” ujarnya. (red).

Tokoh Papua Bilang “NKRI” Harga Mati

AKTUALINDONESIA.com, (JAKARTA) — Perwakilan tokoh Papua, Abisai Rollo mengaku tidak mengenal sosok Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua, Benny Wenda. Abisai, merujuk dari pemberitaan media massa, menyebut Benny Wenda merupakan warga negara asing. “Saya asli Kota Jayapura, dan kita Indonesia. Kita NKRI harga mati. Untuk sosok Benny Wenda, saya sendiri tidak pernah mengenal beliau,” kata Abisai seperti dilansir CNN, Selasa (10/9) lalu. Abisai menjadi ketua rombongan perwakilan tokoh Papua dan Papua Barat yang bertemu Jokowi hari ini. Abisai juga merupakan Ketua DPRD Kota Jayapura, Papua. Politikus Golkar itu sempat menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Kota Jayapura dalam Pilpres 2019. Abisai menyatakan Benny tak punya hak untuk mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Tanah Papua. Ia menegaskan bahwa Papua bagian dari wilayah Indonesia. “Sehingga beliau tidak punya hak untuk mengatur NKRI dan tidak punya hak untuk mengatur tanah Papua. Karena tanah Papua bagian dari NKRI,” ujarnya. Menurut Abisai, dirinya sempat menyampaikan kepada Jokowi bahwa di seluruh wilayah Papua tak ada bendera lain, selain bendera Merah Putih. Ia menyatakan bendera Merah Putih dikibarkan dari pantai sampai wilayah pegunungan di Bumi Cenderawasih. “Bendera Merah Putih itu dikibarkan dari ombak putih-putih sampai gunung biru biru. Tidak ada bendera yang lain. Hanya satu bendera, bendera sang saka Merah Putih,” tuturnya. Abisai hadir bersama 60 orang perwakilan tokoh Papua dan Papua Barat untuk bertemu Jokowi. Mewakili rombongan, Abisai menyampaikan 10 tuntutan langsung kepada Jokowi. Tuntutan itu antara lain soal pemekaran wilayah, pembentukan badan nasional urusan Tanah Papua, revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam Prolegnas 2020, sampai pembangunan Istana Kepresidenan di Papua. Jokowi menanggapi langsung sejumlah tuntutan tersebut. Mantan wali kota Solo itu akan menggunakan wewenangnya agar BUMN dan perusahaan swasta menerima 1.000 mahasiswa Papua yang baru lulus. Kemudian ia juga menyetujui pemekaran, namun hanya untuk dua atau tiga wilayah. Jokowi pun menyetujui pembangunan Istana Kepresidenan di Papua pada tahun depan.(Syahrul).

Kotak Suara Tiba di Kawal Polisi, KPU Kab. Bekasi Mulai Sandingkan Data Pemilu 2019 di Desa Telaga Murni

AKTUALINDONESIA.com, (BEKASI)- Pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Cikarang Timur dibantu Polres Metro Bekasi melaksanakan pengamanan dan pengawalan penyandingan data pemilih 2019 Desa Telaga Murni, dari GOR Stadion Wibawamukti pintu selatan, Kelurahan Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, menuju kantor KPUD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (19/08/2019)pagi tadi sekitar pukul 08.00 WIB.

Kegiatan kali ini di hadiri oleh Kabag Ops Polres Metro Bekasi AKBP YS.Muryono, Kasat Intel Polres Metro Bekasi AKBP Yuli Hariyudho, Kasat Sabhara, AKBP.Jasalmon Sihombing, Kapolsek Cikarang Timur Kompol Sumarjan, Jajaran KPUD Kab. Bekasi, Jajaran KPUD Provinsi Jabar, Bawaslu Kab. Bekasi, Bawaslu Provinsi Jabar, serta para saksi partai politik baik dari PKS, Nasdem, PAN, PDI Perjuangan dan PPP.

Kapolsek Cikarang Timur, Kompol Sumarjan mengatakan bahwa pihak Kepolisian melakukan pengawalan kotak suara dengan menerjunkan 43 Personil, baik dari Polres Metro Bekasi maupun Polsek Cikarang Timur.

“Ada 43 personil gabungan Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang Timur dalam pengawalan kotak suara tersebut,”kata Kompol Sumarjan, Senin (19/08)siang.

Menurut Kompol Sumarjan, bahwa jumlah Kotak Suara 117 Kurang 1(satu) kotak, yakni menjadi 116 kotak suara dan kotak suara 58 (TPS 58) yang hilang. Setelah diadakan rapat oleh KPU dan berita acara pemindahan kotak suara turun, baru kotak suara baru bisa bergeser ke Kantor KPU Kabupaten Bekasi.

“Bawaslu berpendapat untuk kotak yang 116 di bawa dahulu ke Kantor KPU. Kab Bekasi sambil menunggu satu kotak lagi, yakni kotak suara 58 (TPS 58),akan tetapi setelah dilakukan pencarian akhirnya ditemukan kotak suara 58,”ucap Kapolsek.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi mulai menyandingkan data perolehan suara Pemilu 2019 untuk tingkat DPRD di Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Bekasi.

Kotak suara yang berisikan surat suara dari 117 TPS di di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat tiba di Kantor KPU Kabupaten Bekasi pada Senin (19/08) siang sekitar pukul 12.45 WIB. Kotak suara tersebut dibawa oleh truk dengan nomor polisi T 9553 TA dengan mendapat pengawalan dari jajaran Kepolisian Resor Metro Bekasi.

Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Bekasi, Wahab Habieby mengatakan penyandingan data dilakukan sebagai tindak lanjut dari amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPU Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang telah diputuskan pada 9 Agustus lalu.

“Dalam amar putusan, MK memerintahkan KPU untuk melakukan penyandingan data pada formulir C1 dengan formulir model C1 Plano untuk sejumlah TPS di Desa Telaga Murni. Sesuai jadwal, penyandingan data akan berlangsung selama tiga hari sesuai perintah KPU RI,” katanya.

Untuk melakukan proses penyandingan data, sambung Wahab, KPU Kabupaten Bekasi telah mengangkat dan melantik anggota PPK Cikarang Barat, PPS, dan KPPS pada Sabtu 17 Agustus 2019 lalu.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Bawaslu, Polres Metro Bekasi, dan perwakilan partai politik agar pada saat pelaksanaan dapat berlangsung lancar dan kondusif,” katanya.

Diketahui hingga saat ini KPU Kabupaten Bekasi belum dapat menetapkan pleno perolehan kursi dan penetapan calon legislatif terpilih untuk DPRD Kabupaten Bekasi. Hal ini menyusul dikabulkannya sebagaian permohonan PHPU untuk tingkat DPRD di Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Bekasioleh Mahkamah Konstitusi. (A.riri).

Polsek Serang Baru Mendapat Kunjungan Silaturahmi Dua Tokoh Buruh Dalam Rangka “Merajut Kebhinekaan”

AKTUALINDONESIA.com, (BEKASI)- Kepolisian Sektor (Polsek) Serang Baru mendapat kunjungan silaturahmi tokoh buruh dalam rangka Merajut Kebhinekaan serta dalam rangka menciptakan stabilitas Kamtibas di wilayah Serang Baru pada hari Sabtu, (27/07/2019)kemarin malam sekitar pukul 20.00 WIB.

kegiatan yang di lakukan di ruang kerja Kapolsek Serang Baru, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru,Kabupaten Bekasi. Dalam kesempatan tersebut, di sampaikan beberapa poin dalam rangka merajut kebhinekaan untuk menciptakan stabilitas Kamtibas di wilayah Serang Baru.

Kapolsek Serang Baru, AKP Wito,SH menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman- teman dari Tokoh Buruh, sekaligus Timses dan Caleg dari BPN yang telah berkenan silaturahmi ke Polsek Serang Baru.

Menurut Kapolsek, kegiatan merajut Kebhinekaan ini di pandang perlu dalam rangka menyatukan kembali saudara- saudara kita pasca Kontestasi politik, saat ini tidak ada lagi kubu 01 dan 02, yang ada adalah 03 yaitu persatuan Indonesia.

“Kami berharap kedepannya kita bisa saling bersinergi dalam menciptakan stabilitas Kamtibas dan menghadapi permasalah sosial di wilayah Serang Baru,”ujar AKP Wito.

AKP Wito menegaskan, bahwa dari pihak Polsek Serang Baru telah melakukan baksos berupa pemberian bantuan air bersih bagi warga yang terkena dampak kekeringan akibat kemarau panjang.

Selain itu, terkait kemacetan arus lalu lintas dan kecelakaan lantas, kita sudah melakukan upaya, baik melalui penggelaran anggota pada pagi dan sore hari, masih banyak yng harus di nenahi, seperti minimnya rambu-rambu dan penerangan jalan.

Sementara itu, selaku tokoh buruh, Baris Silitonga juga menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan Kapolsek Serang Baru dalam rangka menjalin tali silaturahmi pasca pemilu.

“Kami juga menjadwalkan agenda untuk bertemu dengan Kapolsek Serang Baru dalam rangka menyikapi situasi saat ini, terutama dalam hal menyikapi krisis kemarau panjang, seperti bantuan air bersih di sebagian wilayah Kecamatan Serang Baru. Kedepannya kami ingin bersinergi untuk melaksanakan kegiatan bersama sama,”ucap Baris.

Baris menambahkan, bahwa terkait permasalahan kemacetan di Jalur Cikarang- Cibarusah, sudah waktunya di pecahkan bersama dan semua pihak.

“Kami tau pihak Kepolisian sudah berupaya dengan berbagai cara, namun memang kapasitas jalan yang sudah tidak memadai, semoga semua stakeholder bisa memberikan kontribusi,”tuturnya.

Selama kegiatan di hadiri oleh Kapolsek Serang Baru AKP Wito, SH, Kanit Binmas Iptu Paiman, Kanit Intelkam Bripka Akhmad Bukhori dan dua tokoh buruh di Kabupaten Bekasi, Baris Silitonga dan Ade Kenzo.(A.riri).