 |
| Presiden Joko Widodo (Foto Pers Sekertariat Presiden) |
Aktual Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tidak menyebut 'Rusia' dalam cuitan pernyataan sikap mengenai serangan militer ke Ukraina. Kemlu buka suara mengenai cuitan itu.
"Sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan," ujar Jubir Kemlu Teuku Faizasyah saat dimintai konfirmasi, Minggu (27/2/2022).
Teuku mengklaim negara-negara sahabat yang membaca pernyataan sikap Kemlu soal perang di Ukraina memahami isinya. Menurutnya, konteks dalam cuitan tersebut sudah jelas. "Negara-nagara sahabat yang membaca statement Kemlu tersebut memahami isinya," tuturnya.
Terlebih, kata Teuku, media asing juga mengutip cuitan Kemlu untuk dijadikan berita. Dia menegaskan cuitan Kemlu soal perang di Ukraina sudah memiliki interpretasi yang jelas, walau tak menyebut 'Rusia'.
"Bahkan beberapa media asing pun mengutipnya dengan interpretasi yang jelas, makna di balik statement tersebut," imbuh Teuku.
Isi Cuitan Jokowi dan Kemlu
Diketahui, Jokowi menyampaikan sikapnya terkait kondisi terkini dunia lewat cuitan Twitter pada Kamis (24/2), yaitu di hari pertama invasi Rusia ke Ukraina. Jokowi meminta setop perang tapi tak menyebut kepada siapa cuitan itu ditujukan.
"Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia," demikian bunyi cuitan Jokowi.
Di hari yang sama, akun Kemlu juga menyampaikan sikap pemerintah Indonesia lewat akun Twitter resmi. Sikap itu menyinggung soal 'serangan militer di Ukraina' tapi tak menyebut 'Rusia'.
"Penghormatan terhadap tujuan dan prinsip piagam PBB dan hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan, penting untuk terus dijalankan. Oleh karenanya, Serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima. Serangan juga sangat membahayakan keselamatan rakyat dan mengancam perdamaian serta stabilitas kawasan dan dunia," demikian pernyataan Kemlu RI.
Indonesia meminta agar serangan militer itu dihentikan serta upaya diplomasi diutamakan. Indonesia juga meminta Dewan Keamanan PBB mengambil langkah.
"Indonesia meminta agar situasi ini dapat segera dihentikan dan semua pihak agar menghentikan permusuhan serta mengutamakan penyelesaian secara damai melalui diplomasi. Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata guna mencegah memburuknya situasi," ungkap Kemlu.